Untuk menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Tim LLDIKTI Wilayah III menyambagi kantor LLDIKTI Wilayah IV untuk studi tiru praktik baik ZI WBK, Rabu 30 April 2025.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV, Lukman, menegaskan untuk menuju ZI WBK, pentingnya ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ia meminta seluruh perguruan tinggi, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten, untuk memastikan seluruh perizinan operasional telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
Lukman menyoroti secara khusus maraknya praktik penyalahgunaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Meskipun secara regulasi RPL diperbolehkan, implementasinya kerap disalahartikan sebagai celah bisnis akademik.
Selain itu, Lukman mengungkapkan, wilayahnya juga sedang memantau dengan intensif penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) agar sesuai peraturan. Dari total 700.000 mahasiswa penerima KIP-K di seluruh Indonesia, sebanyak 80.000 mahasiswa tercatat berada di wilayah LLDIKTI IV, dengan total dana yang mengalir mencapai Rp1,6 triliun. Dana tersebut sebagian besar masuk ke perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya penguatan ZI WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menurutnya, WBK merupakan hasil atau outcome dari sistem yang baik. Sementara WBBM adalah bentuk rekognisi ketika sistem tersebut diadopsi secara luas dan berdampak nyata.
“Kalau kita punya sistem yang dipakai banyak orang, artinya sistem kita berhasil. Kita harus jadi pionir dalam membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III, Tri Munanto, turut menyampaikan, wilayahnya masih dalam tahap awal pembangunan ZI. Ia menyebut 90 persen anggota tim pembangunan ZI di wilayahnya merupakan personel baru, namun telah menunjukkan komitmen tinggi untuk mendorong perubahan.
“Tidak semua kondisi di kami baik, dan tidak juga semuanya buruk. Justru karena itu, komunikasi dan sinergi seperti ini penting. Mudah-mudahan ikhtiar kami bisa membuahkan hasil tahun depan,” ucap Tri.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah IV, Gina Indriani, menjelaskan, salah satu poin yang menjadi penilaian dalam ZI WBK adalah pengembangan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari kecanggihan teknologi informasi, melainkan dari dampak nyata layanan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Salah satu layanan yang ditonjolkan adalah Program Perguruan Tinggi Gotong Royong Membangun Desa (PTMGRMD) yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Poin yang kami tonjolkan bukan hanya IT, tapi dampaknya. Kami libatkan kolaborasi pentahelix dengan pemda, dunia usaha, akademisi, kementerian lain, dan masyarakat. Semua itu dirancang dengan KPI yang jelas melalui PTMGRDM, seperti Zero New Stunting,” jelas Gina.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam menjalankan setiap program. Menurutnya, hasil dari semua kerja nyata tersebut tercermin dalam peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara konsisten.
“Semua harus berdampak. Harus terlihat bahwa apa yang kita lakukan memberi manfaat langsung. Itulah tujuan utama dari pelayanan publik,” tuturnya.
Pertemuan dan koordinasi antara LLDIKTI Wilayah III dan IV ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun tata kelola pelayanan pendidikan tinggi yang bersih, transparan, dan berdampak. Fokus terhadap penertiban program strategis dan penguatan integritas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
